Airlangga Hartarto: Naif Kalau Pemerintah Tidak Revitalisasi PT Dirgantara Indonesia

Ketua Komisi VI DPR, Airlangga Hartarto mendesak pemerintah segera merestrukturisasi dan merevitalisasi PT Dirgantara Indonesia (DI) Tbk. Pasalnya, PT DI adalah salah satu industri strategis Indonesia yang membuat ekonomi Indonesia maju.
"Naif rasanya kalau pemerintah tak segera merevitalisasi PT DI, ini industri strategis," kata Airlangga, saat rapat kerja antara direksi PT DI dan Komisi VI serta Komisi XI DPR DI  di kantor PT DI, Bandung, Jumat (24/6). 
Airlangga mengatakan, Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat membutuhkan pesawat. Anehnya, Indonesia mempunyai PT DI yang memproduksi pesawat sementara negara (pemerintah) tidak membeli pesawat dari PT DI malah beli pesawat dari negara lain. "Sudah gitu pesawat dari lain itu nggak bermutu lagi," kata Airlangga.
Pada saat itu ia juga mendesak pemerintah agar segera merealisasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebanyak Rp 6,7 miliar ke PT DI sebagaimana yang telah dijanjikan. "Segera cairkan dana itu, agar benahi manajemennya di sini dan bayarlah gaji karyawan di sini secara penuh," ujarnya.
Sementara Dirut PT DI, Budi Santoso, mengatakan, PT DI memperoleh banyak order kerja (kontrak) tahun 2008 dan 2009 namun tidak bisa dilaksanakan karena perusahaan kesulitan mendapatkan modal kerja untuk menjalankan kontrak yang ditawarkan.
Selain itu, kata dia, karyawan PT DI saat ini kebanyakan sudah tua, mulai memasuki usia pensiun, sementara pihak direksi tak bisa merekrut karyawan baru karena masalah dana. "Sudah usia karyawan tua, jumlahnya juga sedikit," kata dia.


(Suara Pembaruan)

Mendesak Restrukturisasi PT Dirgantara Indonesia

DPR RI akan mendesak pemerintah segera merestrukturisasi dan merevitalisasi PT Dirgantara Indonesia tbk agar badan usaha milik negara tersebut bisa sehat dan kembali memproduksi pesawat terbang secara optimal.
"Restrukturisasi dan revitalisasi itu dilakukan dengan memberikan bantuan modal dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN)," kata Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartarto usai meninjau langsung PT Dirgantara Indonesia (DI) Tbk di Bandung, Jumat (24/6).
Menurut dia, Komisi VI DPR RI akan melakukan rapat kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta jajarannya pada Senin (27/6), di antaranya membahas komitmen restrukturisasi dan revitalisasi terhadap PT DI.
Pada rapat tersebut, katanya, Komisi VI DPR akan mendesak pemerintah untuk segera mencairkan bantuan dalam bentuk PMN.  Dari peninjauan langsung ke PT DI di Bandung, kata dia, Komisi VI DPR RI mendapat penjelasan bahwa PT DI mengalami kesulitan keuangan akut yang membutuhkan bantuan modal baik tunai maupun non-tunai dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN).
Pada rapat-rapat sebelumnya, antara Komisi VI, Komisi XI, dan Badan Anggaran DOR, kata dia, telah memutuskan akan membantu keuangan dengan pertimbangan, industri pesawat terbang nasional tersebut  adalah industri strategis yang harus disehatkan lagi.
Dalam skema usulan bantuan yang disampaikan PT DI, kata Airlangga, juga telah direspons oleh pemerinah dengan menugaskan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) untuk melakukan verifikasi. Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama PT DI Budi Santoso meminta DPR mendesak pemerintah segera memberikan bantuan modal dalam bentuk penyertaan modal negara guna merealisasikan seluruh rencana restrukturisi dan revitalisasi PT DI 2011-2015.
Menurut dia, bantuan PMN tersebut seluruhnya berjumlah Rp5,85 triliun yang meliputi PMN non-tunai sebesar Rp3,80 triliun serta PMN tunai sebesar Rp2,06 triliun. "Dengan bantuan PMN,  PT DI akan akan memiliki ekuitas positif dan bankable," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis mengatakan, sudah ada harapan dari pemerintah untuk mencairkan bantuan dalam bentuk PMN secara bertahap.


(Media Indonesia)

Pemerintah Akan Suntik Dirgantara Indonesia Rp5,1 Triliun

Pemerintah akan menyuntikkan dana sekitar Rp5,1 triliun untuk menyehatkan BUMN strategis di bidang penerbangan, PT Dirgantara Indonesia (DI). "Sekarang masih dalam proses," ujar Menperin, MS Hidayat, usai membuka pameran dan seminar industri permesinan dan alat transportasi, di Jakarta, Selasa (21/6).
Ia menjelaskan usul penyuntikan dana dalam bentuk penyertaaan modal pemerintah dengan mengambilalih utang PT DI menjadi modal pemerintah tersebut, telah disampaikan ke Komisi VI DPR.
Saat ini, kata dia, Kementerian Keuangan tengah mempelajarinya. "PT DI harus disehatkan dulu agar bankable (memenuhi persyaratan perbankan), sehingga produksi bisa dilakukan tanpa beban masa lalu," ujar Hidayat.
Ia optimis bila PT DI sehat, maka bisa membangun pesawat komersial yang memiliki daya saing tinggi. "PT DI telah menguasai teknologi (pembuatan pesawat) dan telah memiliki sertifikat FAA," ujar Hidayat. Ia bahkan memperkirakan produksi pesawat PT DI lebih baik dan berdaya saing dibandingkan pesawat MA-60 buatan China.
"Bila ingin industri pertahanan maju, maka harus dibenahi satu per satu," ujarnya. Pada kesempatan itu, ia juga mengungkapkan Indonesia akan mengembangkan pesawat dengan teknologi yang matang dan menggunkan kandungan lokal yang tinggi.
"Pesawat itu diharapkan mampu menjelajah seluruh wilayah Indonesia, terutama bagian timur, yang memiliki fasilitas bandara yang minim dan medan bergunung-gunung," kata Hidayat.
Lebih jauh ia mengatakan selain PT DI, Kementerian Perindustrian juga telah mengusulkan merevitalisasi industri strategis terkait pertahanan, seperti PT PAL dan Pindad. "Ada 5-6 perusahaan industri strategis yang semuanya BUMN, yang perlu dibenahi satu per satu," katanya.


(analisadaily.com)