Mendesak Restrukturisasi PT Dirgantara Indonesia

DPR RI akan mendesak pemerintah segera merestrukturisasi dan merevitalisasi PT Dirgantara Indonesia tbk agar badan usaha milik negara tersebut bisa sehat dan kembali memproduksi pesawat terbang secara optimal.
"Restrukturisasi dan revitalisasi itu dilakukan dengan memberikan bantuan modal dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN)," kata Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartarto usai meninjau langsung PT Dirgantara Indonesia (DI) Tbk di Bandung, Jumat (24/6).
Menurut dia, Komisi VI DPR RI akan melakukan rapat kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta jajarannya pada Senin (27/6), di antaranya membahas komitmen restrukturisasi dan revitalisasi terhadap PT DI.
Pada rapat tersebut, katanya, Komisi VI DPR akan mendesak pemerintah untuk segera mencairkan bantuan dalam bentuk PMN.  Dari peninjauan langsung ke PT DI di Bandung, kata dia, Komisi VI DPR RI mendapat penjelasan bahwa PT DI mengalami kesulitan keuangan akut yang membutuhkan bantuan modal baik tunai maupun non-tunai dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN).
Pada rapat-rapat sebelumnya, antara Komisi VI, Komisi XI, dan Badan Anggaran DOR, kata dia, telah memutuskan akan membantu keuangan dengan pertimbangan, industri pesawat terbang nasional tersebut  adalah industri strategis yang harus disehatkan lagi.
Dalam skema usulan bantuan yang disampaikan PT DI, kata Airlangga, juga telah direspons oleh pemerinah dengan menugaskan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) untuk melakukan verifikasi. Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama PT DI Budi Santoso meminta DPR mendesak pemerintah segera memberikan bantuan modal dalam bentuk penyertaan modal negara guna merealisasikan seluruh rencana restrukturisi dan revitalisasi PT DI 2011-2015.
Menurut dia, bantuan PMN tersebut seluruhnya berjumlah Rp5,85 triliun yang meliputi PMN non-tunai sebesar Rp3,80 triliun serta PMN tunai sebesar Rp2,06 triliun. "Dengan bantuan PMN,  PT DI akan akan memiliki ekuitas positif dan bankable," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis mengatakan, sudah ada harapan dari pemerintah untuk mencairkan bantuan dalam bentuk PMN secara bertahap.


(Media Indonesia)